Kamera Jurnalis, Kepahiang – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo didampingi tim melaksanakan koordinasi terkait pengawasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran dan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Rabu (17/6).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang M. Salihin; Sekretaris Bappeda, Revan Hardiawan; Sekretaris Inspektorat, Andi Suryawawn, Irban I Inspektorat, Yoyon Sugiato beserta jajaran tim terkait.
Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo mengatakan akan segera menyelesaikan evaluasi perencanaan penganggaran atas APBD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang, juga menekankan percepatan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta berbagai isu strategis pemerintahan daerah seperti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait belanja pegawai serta isu strategis lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan BPKP merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengukuran hasil. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran daerah dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian indikator pembangunan.
Selain melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan, rapat juga membahas berbagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan. Berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan BPKP diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil.
Ke depan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan BPKP Provinsi Bengkulu akan terus diperkuat melalui koordinasi, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, memperkuat implementasi manajemen risiko.
