Berikut berbagi RLPPD Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Tahun 2025:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam  pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Dilihat dari capaian kinerja makro di Kabupaten Kepahiang tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2025= 72,96 dengan laju kinerja 1,26% dari tahun 2024 sebesar 72,05 angka kemiskinan pada Tahun 2025= 10,38% dengan laju kinerja menurun sebesar -19,53% dari Tahun 2024 sebesar 12,90, angka pengangguran pada Tahun 2025=2,49 lebih besar dari Tahun 2024 sebesar 2,37, pendapatan perkapita pada Tahun 2025= sebesar 6.858,36 (miliar rupiah) dengan laju kinerja meningkat sebesar 9,46% dari Tahun 2024 sebesar 6.265,45 (miliar rupiah). Sementara Gini Rasio pada Tahun 2025= 0,329 poin menurun dari tahun 2024 sebesar 0,310 poin.

2. Capaian Kinerja-kinerja pelayan Dasar 

Ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang  pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang  pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang  diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan  Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025  berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

6. Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

3. Hasil EPPD Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun Sebelumnya

1. Hasil (EPPD) Tahun Sebelumnya

Untuk hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang tahun 2025, hingga ditayangkannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

2. Opini Terhadap Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Terhadap Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya, Kabupaten Kepahiang berhasil mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, yang berarti Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal tertentu yang dikecualikan. Ini berarti ada kesalahan saji atau pembatasan lingkup yang signifikan pada akun tertentu, namun tidak merusak keseluruhan laporan, hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas.

4. Ringkasan Realisasi Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 mencapai sebesar Rp.778.559.052.696,38 dan Realisasi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 mencapai Rp.790.752.735.453,07 Secara rinci, rincian anggaran pendapatan dan  belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

5. Inovasi Daerah 

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan daya saing daerah, banyak inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara lain sebagai berikut:

Dengan demikian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pemerintah daerah baik mikro maupun makro dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Kepahiang yaitu “Kepahiang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Musyawarah yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) Taba Jambu M.Zul menyampaikan di tahun anggota 2026 ini, anggaran Dana Desa (DD) yang sangat minim. Pihaknya hanya mampu melakukan pembangunan dan melakukan program-program desa yang sifatnya mendesak dan skala prioritas.

Kades menerangkan, dengan kucuran DD sebesar Rp. 373.000.000 Ta 2026 ini. Pembangunan fisik untuk infrastruktur hanya dapat dilakukan beberapa persen dari pagu anggaran tersebut.

“Pembangunan fisik, kita lakukan beberapa titik yang tersebar di 3 dusun desa Taba Jambu. Ada pembangunan jalan rabat beton, drainase hingga plat duiker yang dinilai skala prioritas,” Ungkap Kades

Ia menambahkan, seperti pembangunan jalan rabat beton di dusun 3 kurang lebih sepanjang 100 meter, dibagi dala 2 titik. Yaitu 70 meter di gang jambu 1 dan 30 meter di gang jambu 2 yang juga langsung dilakukan titik nol pembangunan.

“Karena anggaran terbatas, pembangunan kita lakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama sepajang 100 m dan akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya.” Tegas kades M.Zul

Sementara itu, Hendri Irawan selaku camat Pondok Kubang yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan, sebagai bentuk transparansi dan pembangunan desa pada dasarnya wajib melibatkan masyarakat.

“Kita berharap pembangunan ini dapat dimanfaatkan dengan waktu yang panjang oleh masyarakat dan dipelihara secara bersama-sama.” Harap Camat Pondok Kubang

Dalam kesempatan tersebut turut hais Wakapolsek Talang Empa, Babinsa, Babinkantibmas, ketua BPD, perangkat desa dan masyarakat desa setempat.

Kegiatan penjemputan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang Irwan, SE. Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kushadi Cahayadi, S.IP, Kepala Kesbangpol Dendi, Camat Kepahiang Karyo Fauzan, serta Kepala Desa Tebat Monok Zulkarnain.

Setelah tiba di Bandara Fatmawati Bengkulu, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan pasca kejadian yang dialami.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang Irwan, SE mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Menurutnya, banyak kasus TPPO berawal dari iming-iming pekerjaan dengan gaji besar namun tanpa proses yang jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar namun tidak melalui prosedur resmi. Pastikan agen penyalur tenaga kerja memiliki izin dari pemerintah serta seluruh dokumen keberangkatan lengkap dan sah,” ujar Irwan.

Ia menegaskan bahwa calon pekerja migran harus memastikan seluruh proses penempatan dilakukan secara legal melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak menggunakan jalur ilegal atau memanfaatkan paspor wisata untuk bekerja di luar negeri, karena hal tersebut sangat berisiko menjerumuskan seseorang menjadi korban perdagangan orang.

“Jangan pernah menggunakan jalur non-prosedural atau berangkat menggunakan paspor wisata untuk bekerja. Jika ada tawaran yang mencurigakan atau janji proses cepat tanpa kejelasan, segera laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja atau aparat penegak hukum,” tegasnya.

Irwan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menitipkan paspor atau dokumen penting kepada agen atau pihak yang tidak jelas. Selain itu, calon pekerja harus membaca serta memahami kontrak kerja sebelum menandatanganinya untuk memastikan hak dan kewajiban tertulis secara jelas.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga terus mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar semua pihak memahami risiko dan bahaya TPPO. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita berharap kejadian seperti ini dapat dicegah sejak dini,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya kepala desa Permu beberapa waktu yang lalu. Santunan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja di wilayah Kabupaten Kepahiang, termasuk perangkat desa.

“Semoga santunan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pihal keluarga. Atas nama pemerintah kabupaten kami turut berduka, semoga almarhum diterima disisi-Nya,” sampai Bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat pekerja, baik formal maupun informal.

“Santunan ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami berharap seluruh pekerja di Kepahiang, termasuk di desa-desa, dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi dari risiko pekerjaan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rejang Lebong Yogo Iman Kristianto mengharapkan setiap masyarakat pekerja formal maupun informal menyadari akan pentingnya program jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

“Sangat penting bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar masyarakat mendapat jaminan sosial, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan aman dari risiko kecelakaan kerja,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Dinas PMD Kepahiang Zaili Husien, Kabag Kesra Setda Kepahiang Suryadi, Sekcam Kepahiang Arismansyah, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Rejang Lebong.

ADV

Bambang Utoyo selaku Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman saat dikonfirmasi tim kamerajurnalis.com pada Senin 9 Maret 2026 menjelaskan, di tahun anggaran 2026 ini. Pihaknya akan melakukan berbagi pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang dan APBN.

“Ada beberapa kegiatan fisik yang akan mulai kita kerjakan dalam waktu,” jelasnya

Ia juga menuturkan, kegiatan yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini berupa. Rehap kantor bupati Kabupaten Kepahiang, revitalisasi taman kota tahap pertama, bangunan tower masjid hingga rehap masjid agung Baitul Hikmah.

“Untuk taman santoso atau taman kota, akan dikerjakan dalam tiga tahap.” Ujarnya

Ia berharap, item-item yang akan dikerjakan nantinya. Baik itu bangunan baru atau rehap gedung, dapat berjalan dengan lancar dan sama- sama di jaga.

“Harapan kita, setelah ini berjalan dan selesi dikerjakan. Masyarakat dapat menjaga agar bangunan tetap kokoh dan awet.”haranya

Adv Carles

Saat ini pihak Kejari Kepahiang tengah melakukan upaya pengembalian Kerugian Negara (KN) yang mencapai Rp37 miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, pada perkara korupsi pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kepahiang, nilai pengembalian ke kas negara masih terbilang minim.

Telah dijatuhi vonis hakim PN Tipikor Bengkulu, sejak 9 Februari 2026 lalu. Sampai berita ini diupdate, ke 10 terpidana korupsi sekretariat DPRD Kepahiang terakhir menyerahkan kerugian negara menjadi Rp5,1 miliar. Ada tambahan pengembalian dari mantan Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan sebesar Rp224 jutaan, mantan Anggota DPRD Kepahiang Rp72 jutaan yang telah dirilis Kejari Kepahiang, 6 Maret lalu.

Sebelumnya, pada 4 September 2025 lalu Kejari Kepahiang telah menerima lebih dulu uang titipan sebesar Rp4,85 miliar ke publik. Uang hasil Tipikor tersebut, sebagai uang titipan dari 10 tersangka yang telah ditetapkan penyidik Kejari Kepahiang sebelumnya.

Artinya, secara keseluruhan ditambah uang titipan penyidik telah mendata KN yang sudah dikembalikan sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp8 miliar dan sudah berada di kas daerah sebelum sidang berlangsung. Total, dalam perkara yang menjadi perhatian luas publik ini baru bisa mengembalikan kerugian negara dikisaran Rp13 miliaran saja.

Atau, belum dari setengah nilai total korupsi sekretariat DPRD Kepahiang TA 2021-2023. Sejauh ini, guna memaksimalkan hasil pengembalian keuangan negara Pidsus Kejari Kepahiang telah menyita sejumlah aset milik para terpidana.

Nantinya, barang berharga milik terpidana sekretariat DPRD Kepahiang ini tentunya akan dilelang dan hasilnya akan menjadi tambahan nilai pengembalian kerugian negara dan diserahkan ke kas negara.

“Ada juga nilai yang bisa menjadi pengembalian kerugian negara tak bisa lagi dikembalikan para terpidana,” terang Kajari Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH.

Sebagaimana diketahui, para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan nilai kerugian negara mencapai Rp28 miliar (Rp8 miliaran sebagai TGR,red).

BACA JUGA:Harga Emas Antam di Pegadaian 7 Maret 2026 Turun! Berikut Rincian Harga Jual dan Buyback Terbaru

Rincian vonis terhadap para terpidana adalah sebagai berikut:

1. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan

2. Mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar subsidair 2 tahun penjara.

3. Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepahiang, Roland Yudistira, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

4. Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepahiang Tahun 2022–2023 Didi Rinaldi divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

BACA JUGA:Kembali Disorot, Menu MBG di Kota Bengkulu Masih Didominasi Karbohidrat dan Minim Lauk

5. Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepahiang Tahun 2021, Yusrinaldi divonis 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

6. Mantan anggota DPRD Kepahiang periode 2019–2024, RM Johanda, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp538 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

7. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Joko Triono divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp700 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

8. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Maryatun dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp72 juta subsidair 1 tahun penjara.

9. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Budi Hartono divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp642 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

10. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Nanto Usni dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp514 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

Saat ini pihak Kejari Kepahiang tengah melakukan upaya pengembian Kerugian Negara (KN) yang mencpai Rp37 miliar, sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, pada perkara korupsi pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kepahiang, nilai pengembalian ke kas negara masih terbilang minim.

Telah dijatuhi vonis hakim PN Tipikor Bengkulu, sejak 9 Februari 2026 lalu. Sampai berita ini diupdate, ke 10 terpidana korupsi sekretariat DPRD Kepahiang terakhir menyerahkan kerugian negara menjadi Rp5,1 miliar. Ada tambahan pengembalian dari mantan Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan sebesar Rp224 jutaan, mantan Anggota DPRD Kepahiang Rp72 jutaan yang telah dirilis Kejari Kepahiang, 6 Maret lalu.

Sebelumnya, pada 4 September 2025 lalu Kejari Kepahiang telah menerima lebih dulu uang titipan sebesar Rp4,85 miliar ke publik. Uang hasil Tipikor tersebut, sebagai uang titipan dari 10 tersangka yang telah ditetapkan penyidik Kejari Kepahiang sebelumnya.

Artinya, secara keseluruhan ditambah uang titipan penyidik telah mendata KN yang sudah dikembalikan sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp8 miliar dan sudah berada di kas daerah sebelum sidang berlangsung. Total, dalam perkara yang menjadi perhatian luas publik ini baru bisa mengembalikan kerugian negara dikisaran Rp13 miliaran saja.

Atau, belum dari setengah nilai total korupsi sekretariat DPRD Kepahiang TA 2021-2023. Sejauh ini, guna memaksimalkan hasil pengembalian keuangan negara Pidsus Kejari Kepahiang telah menyita sejumlah aset milik para terpidana.

Nantinya, barang berharga milik terpidana sekretariat DPRD Kepahiang ini tentunya akan dilelang dan hasilnya akan menjadi tambahan nilai pengembalian kerugian negara dan diserahkan ke kas negara.

“Ada juga nilai yang bisa menjadi pengembalian kerugian negara tak bisa lagi dikembalikan para terpidana,” terang Kajari Kepahiang, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, SH, MH.

Sebagaimana diketahui, para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan nilai kerugian negara mencapai Rp28 miliar (Rp8 miliaran sebagai TGR,red).

BACA JUGA:Harga Emas Antam di Pegadaian 7 Maret 2026 Turun! Berikut Rincian Harga Jual dan Buyback Terbaru

Rincian vonis terhadap para terpidana adalah sebagai berikut:

1. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan

2. Mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar subsidair 2 tahun penjara.

3. Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepahiang, Roland Yudistira, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

4. Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepahiang Tahun 2022–2023 Didi Rinaldi divonis 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

BACA JUGA:Kembali Disorot, Menu MBG di Kota Bengkulu Masih Didominasi Karbohidrat dan Minim Lauk

5. Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kepahiang Tahun 2021, Yusrinaldi divonis 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp7 miliar subsidair 2 tahun penjara.

6. Mantan anggota DPRD Kepahiang periode 2019–2024, RM Johanda, majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp538 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

7. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Joko Triono divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp700 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

8. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Maryatun dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp72 juta subsidair 1 tahun penjara.

9. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Budi Hartono divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp642 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

10. Mantan Anggota DPRD Kepahiang Nanto Usni dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp514 juta subsidair 1 tahun 6 bulan penjara.

Asmawi Kepsek SMPN 2 Tebat Karai menuturkan, dengan jumlah siswa yang saat ini mencapai 300 siswa dan kondisi WC sangat memperihatinkan. Pihaknya beberapa waktu lalu telah mengajukan ke Dikbud Kepahiang untuk dilakukan renovasi beberapa bangunan WC yang saat ini tidak dapat dimanfaatkan.

“Bangunan WC ini sudah ada, namun dengan kondisi yang sangat memperhatikan. WC-WC ini tidak dapat digunakan,” ungkap Asmawi, Jumat (6/3)

Ia juga menyampaikan, agar sekolah tidak terlihat kumu dan memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam belajar-mengajar. Pihaknya sangat berharga, hal tersebut dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“Kami suda menampilkan ke pada pihak dinas agar bangunan WC kami ini dapat diperhatikan.” Harapnya

Tidak tanggung-tanggung, informasi yang berhasil dihimpun kamerajurnalis.com, dalam perekrutan relawan dapur MBG. Peserta dipatok menyetor sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp 3.000.000 per orang hingga belasan juta rupiah per orang.

Isu tersebut sudah terendus sejak lama di kalangan masyarakat kabupaten Bengkulu Tengah. Bahkan baru-baru ini berkembang dan mencuat di jejaring media sosial Facebook.

Seperti dalam salah satu postingan pemilik akun Gusyadi warga desa Sekayun Ilir kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah. Ia membagikan Himbauan dari Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Bengkulu Tengah, dengan caption “Info bagi yang nyetor kemarin beranilah buka ke publik kita berantas oknum pungli ini”

Tidak sedikit warga net yang berkomentar dalam posting tersebut dan memberikan tanggapan terkait isu yang berkembang di daerah tersebut. Ada yang memberikan informasi, ada yang sampai menjualkan perhiasan untuk memberikan setoran untuk dapat masuk menjadi relawan dan ada juga yang memberikan informasi uang setoran tersebut dijadikan uang pinjaman oleh pihak-pihak yang diduga menjadi oknum tidak bertanggung jawab.

Sementara dalam selebaran himbauan BGN Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut, BGN memberikan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat, bahwa untuk perekrutan relawan di dapur MBG tidak ada pungutan atau biaya apapun.

“Jika ada SPPG yang meminta biaya dan lain sebaginya, segera hubungi kami terkhusus kabupaten Bengkulu Tengah,” Himbau BGN Kabupaten Bengkulu Tengah

Agus Kurniawan, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, mengatakan bahwa pendaftaran THL sudah mencapai ratusan orang, baik yang mendaftar secara langsung ke Pemkab Kepahiang maupun secara online.

“Kalau yang datang kesini, yang mendaftar sampai saat ini. Berdasarkan daftar apsen, sudah 99 orang. Namun ada juga yang mendaftarkan diri sendiri secara online,” jelas Agus Kurniawan, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Sabtu 24 Januari 2026

Sementara untuk pendaftaran THL ini menggunakan sistem outsourcing mandiri, di mana peserta harus membuat akun INPROC dan melengkapi berbagi berkas persyaratan, seperti KTP asli, NPWP, NIB, email, dan nomor HP aktif.

“Pendaftaran sudah dimulai sejak Selasa kemarin, namun kendala yang banyak ditemukan yaitu NPWP yang tidak sinkron dengan KTP. Itu kita minta untuk diperbaiki terlebih dahulu.” Tegasnya

Disisi lain Salah satu pendaftar, Putu Suardika yang ikut serta dalam perekrutan THL tersebut mengatakan, dirinya mengalami kendala dalam tahapan swaphoto. Lantaran terlalu banyak yang mengakses.

“Untuk berkas lengkap, sejauh ini kendala di tahap upload swaphoto.” Terangnya