Dalam pertemuan tersebut, BPBD menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD selama ini terkait pelayanan kebencanaan kepada masyarakat. Sekaligus menyampaikan sejumlah permasalahan dan harapan strategis dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.

Kalaksa BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah, Siswandi, SH., MH., memaparkan 5 poin penting.

Pertama, kondisi kebencanaan di Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan daerah ini memiliki potensi banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta gempa bumi. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Kedua, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, peralatan evakuasi, alat komunikasi, gudang logistik, dan peralatan penanganan bencana, juga memengaruhi kecepatan dan efektivitas respons di lapangan.

Keempat, perlunya penguatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, pelatihan relawan, simulasi kebencanaan, serta edukasi kepada masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan.

Kelima, BPBD menyampaikan harapan kepada DPRD. Di antaranya mendukung peningkatan alokasi anggaran BPBD sesuai tingkat risiko bencana daerah, mendukung pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan, mendukung pembentukan regulasi dan kebijakan yang memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta mendorong sinergi lintas OPD dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Kami meyakini bahwa investasi pada penanggulangan bencana bukan sekadar pengeluaran anggaran, melainkan investasi untuk melindungi masyarakat, menjaga keberlangsungan pembangunan, dan mengurangi kerugian yang jauh lebih besar di masa depan,” ujar Siswandi.

DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk memperjuangkan penguatan kelembagaan BPBD demi keselamatan masyarakat.

Kepala BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah, Siswandi, SH., MH., mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan. Menurutnya, membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, dan masa depan bersama.

“Mari jaga hutan dan lahan kita. Jangan bakar hutan dan lahan! Karena dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan hingga merusak lingkungan,” tegas Siswandi.

Dampak Karhutla Sangat Merugikan

BPBD Bengkulu Tengah merinci sejumlah dampak karhutla yang perlu diwaspadai masyarakat, di antaranya:

1. Gangguan kesehatan akibat kabut asap

2. Merusak lingkungan dan ekosistem hutan

3. Mengancam satwa liar kehilangan habitat

4. Gangguan transportasi karena jarak pandang terbatas

5. Merugikan ekonomi masyarakat

6. Merusak kesuburan tanah

BPBD juga mengingatkan bahwa membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:

– UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 Ayat (3): Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-

– UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108: Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-

– UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56: Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,-

Upaya Pencegahan yang Bisa Dilakukan

Untuk mencegah terjadinya karhutla, BPBD Bengkulu Tengah mengajak masyarakat melakukan 5 langkah:

1. Jangan membuka lahan dengan cara membakar

2. Gunakan cara ramah lingkungan untuk membuka lahan

3. Bersihkan lahan dari sampah kering secara aman, bukan dibakar

4. Sediakan sumber air untuk antisipasi kebakaran

5. Laporkan segera jika melihat asap atau api di hutan dan lahan

Masyarakat dapat melaporkan kejadian karhutla melalui Call Center BPBD Bengkulu Tengah di nomor 0822 9969 6920.

“CEGAH SEKARANG, SELAMATKAN MASA DEPAN! Hutan dan lahan adalah warisan untuk anak cucu kita. Mari bersama-sama menjaga alam untuk kehidupan yang lebih baik. STOP KARHUTLA. Selamatkan Bumi, Selamatkan Kita!” tutup Siswandi.

Dimana jabatan itu akan diisi berdasarkan usulan Pemkab Kepahiang pada Kementerian PAN RB dan BKN.

“Ada penambahan 1 bidang, setelah perubahan OPD Bappeda menjadi Bapperida ini, ada bidang tambahan yaitu Bidang Riset dan Inovasi Daerah,” kata Salihin.

Salihin menjelaskan, untuk penambahan satu pejabat struktural tersebut masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pihaknya menargetkan, pengisian jabatan struktural tersebut akan ditetapkan pada akhir triwulan bulan ini.

“Jika direkomendasikan, kita menargetkan akhir bulan ini juga sudah pengisian jabatan struktural. Sehingga Bidang Riset dan Inovasi Daerah bisa dioptimalkan,” ujar Salihin.

Ia menjelaskan, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengembangan dan inovasi daerah, serta pengelolaan data perencanaan.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk keseriusan Pemkab Kepahiang dalam memperjuangkan kepastian status lahan HGU PT TUM yang menurut pemerintah daerah telah berakhir sejak 21 Mei 2021.

“Hak Guna Usaha (HGU) PT TUM Kepahiang itu kan sudah habis sejak 21 Mei 2021,” tegas Bupati Zurdi Nata

Menurut Zurdi, berdasarkan regulasi yang berlaku, apabila HGU tidak diperpanjang dalam kurun waktu yang telah ditentukan setelah masa berlakunya berakhir, maka hak atas lahan tersebut gugur dan kembali menjadi tanah negara.

“Secara aturan atau regulasi, dua tahun tidak diperpanjang setelah HGU habis itu dikembalikan kepada negara. Jadi lahan itu jatuhnya tanah negara,” jelasnya.

Bupati mengungkapkan, pemerintah sebenarnya memiliki beberapa pilihan dalam menyikapi lahan eks HGU tersebut. Pertama, memberikan rekomendasi agar HGU kembali diperpanjang kepada PT TUM. Kedua, menyerahkan pengelolaannya kepada Bank Tanah. Namun, kedua opsi itu secara tegas tidak dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

“Sehingga ada tiga opsi, yakni pemda bisa merekomendasikan kembali PT TUM, tetapi hal tersebut tidak kita lakukan. Kemudian bisa kita serahkan kepada Bank Tanah, itu juga tidak kita lakukan,” ujar Zurdi.

Sebagai gantinya, Pemkab Kepahiang memilih mengusulkan agar lahan eks HGU tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan berbagai fasilitas umum yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi daerah.

“Opsi yang kita gunakan, pemda mengusulkan lahan tersebut menjadi fasilitas umum,” tegasnya.

Keseriusan itu bukan sekadar pernyataan. Bupati mengungkapkan, sejak dua bulan lalu Pemkab Kepahiang telah resmi menyurati dan melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar persoalan status lahan PT TUM segera memperoleh kepastian hukum.

“Kita sudah menyurati dan koordinasi kepada ATR/BPN dua bulan yang lalu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Zurdi juga telah menugaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti proses tersebut hingga ke tingkat pusat.

“Saya juga telah mengirimkan utusan saya, Kepala BKD, untuk mem-follow up itu. Jadi kita minta BPN juga profesional menindaklanjuti hal ini,” katanya.

Yang paling mencolok, di tengah memanasnya polemik PT TUM, Pemerintah Kabupaten Kepahiang kini resmi meminta pendampingan Pengacara Negara. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses hukum dan administrasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat posisi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kita juga telah meminta pendampingan Pengacara Negara dalam menindaklanjuti hal ini,” pungkas Bupati.

Dengan menggandeng Pengacara Negara, Pemkab Kepahiang menunjukkan keseriusannya untuk mengawal penyelesaian persoalan HGU PT TUM hingga tuntas. Pemerintah berharap kepastian status lahan tersebut segera ditetapkan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, pembangunan daerah, serta mendukung program strategis pemerintah di Kabupaten Kepahiang.

Perlombaan rakyat ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang menyentuh angka 80 orang, yang saling beradu ketangkasan dalam suasana penuh keakraban.

Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Tebing Penyamun sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Meki Efriandi, menjelaskan bahwa esensi utama dari perlombaan ini adalah untuk memupuk kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

“Lombang Leng ini dipromosikan bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi yang paling utama adalah mempersatukan kekompakan masyarakat desa. Melalui momentum HUT desa ini, kita ingin seluruh warga bisa membaur dan memperkuat silaturahmi,” ujar Meki saat memberikan keterangan.

Setelah melewati kompetisi yang seru dan kompetitif, panitia resmi mengumumkan 5 peserta terbaik yang berhasil keluar sebagai pemenang.

Berikut daftar juara perlombaan Lombang Leng HUT ke-20 Desa Tebing Penyamun:

Juara 1: Yolian Lingga

Juara 2: Marion

Juara 3: Fahron Rozi

Juara 4: Delki

Juara 5: Indra Jaya

Kemeriahan acara ini diharapkan dapat terus membakar semangat gotong royong dan menjaga kekompakan warga Desa Tebing Penyamun dalam mendukung program-program pembangunan desa ke depan.

Opname dihadiri oleh Pemerintah Desa Suka Sari, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pihak Kecamatan Kabawetan, serta unsur terkait lainnya.

Kepala Desa Suka Sari, Yogi, mengatakan pembangunan jalan rabat beton tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur desa.

“Pembangunan ini merupakan hasil usulan masyarakat melalui musyawarah desa. Kami berharap jalan rabat beton ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga, terutama dalam memperlancar akses transportasi dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat,” ujar Yogi.

Adapun pembangunan jalan rabat beton yang diopname tersebut memiliki volume sepanjang 86,5 meter dan dibiayai melalui APBDes Tahun Anggaran 2026.

Dalam kegiatan opname, tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hasil pekerjaan, mulai dari pengukuran volume, kualitas konstruksi, hingga kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Desa Suka Sari menegaskan bahwa setiap pembangunan yang menggunakan Dana Desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Yogi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

“Kami berharap masyarakat ikut memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan lebih lama dan dapat mendukung kemajuan Desa Suka Sari,” pungkasnya.

Dengan selesainya pembangunan jalan rabat beton tersebut, diharapkan akses masyarakat menjadi semakin mudah, aman, dan nyaman, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga Desa Suka Sari.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Bengkulu serta para bupati dan wali kota, bersama kepala Bappeda/Bapperida se-Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kepahiang menyampaikan lima usulan program prioritas dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp181 miliar. Salah satu usulan utama adalah pembangunan Jalan Langgar Jaya yang selama ini menjadi sorotan publik akibat kondisinya yang rusak parah.

“Ini yang paling viral, bahkan sampai beberapa kali warga harus menggotong jenazah karena akses jalan yang sangat memprihatinkan,” ujar Bupati.

Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan kopi. Usulan tersebut didasarkan pada potensi daerah sebagai wilayah dengan luas perkebunan kopi terbesar di Provinsi Bengkulu.

Bupati menyebutkan, luas lahan kopi di Kepahiang mencapai sekitar 26.000 hektare dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun. Namun, hasil produksi tersebut dinilai belum optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik, sehingga hasil kopi dapat diolah dan memiliki nilai tambah,” kata Bupati.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan program pembangunan guna memaksimalkan potensi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang M. Salihin; Sekretaris Bappeda, Revan Hardiawan; Sekretaris Inspektorat, Andi Suryawawn, Irban I Inspektorat, Yoyon Sugiato beserta jajaran tim terkait.

Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo mengatakan akan segera menyelesaikan evaluasi perencanaan penganggaran atas APBD Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Kepahiang, juga menekankan percepatan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta berbagai isu strategis pemerintahan daerah seperti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait belanja pegawai serta isu strategis lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan BPKP merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengukuran hasil. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran daerah dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian indikator pembangunan.

Selain melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran yang telah berjalan, rapat juga membahas berbagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan. Berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan BPKP diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Ke depan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan BPKP Provinsi Bengkulu akan terus diperkuat melalui koordinasi, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, memperkuat implementasi manajemen risiko.

Kamera Jurnalis, Kepahiang – Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP memimpin rapat penyusunan tema pembangunan dan prioritas daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2027 yang digelar di Aula Bappeda Kabupaten Kepahiang, Kamis (22/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, Asisten Bidang Pembangunan Musi Dayan, Kepala Bappeda Kepahiang Salihin, Kepala BKD Jono Antoni, S.Sos, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kepahiang Piisman Tasir, serta jajaran Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Dalam arahannya, Bupati Zurdi Nata menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025–2030.

Ia juga menekankan pentingnya penetapan prioritas pembangunan daerah yang benar-benar berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

“Prioritas daerah harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kepahiang. Tidak ada lagi kegiatan yang hanya bersifat seremonial,” kata Bupati .

Lebih lanjut disampaikan, tema pembangunan dan prioritas daerah tersebut selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang.

Adapun pokok-pokok skala prioritas pembangunan daerah bersumber dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Februari 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepahiang Zurdi Nata dan dimoderatori Wakil Bupati Abdul Hafizh. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan forum pemuda dan forum anak.

Dalam sambutannya, Bupati Kepahiang menyampaikan sejumlah isu strategis daerah yang menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang RKPD 2027. Isu tersebut meliputi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Berdasarkan isu strategis tersebut, dirancang program prioritas daerah berupa penguatan perekonomian melalui peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana,” ujar bupati.

Ia juga berharap Musrenbang RKPD ini mampu merumuskan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

“Program prioritas harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang ada,” katanya.

Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Musrenbang ini, berbagai usulan pembangunan yang telah dihimpun dari tingkat desa dan kecamatan dibahas untuk ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah pada 2027.